Apakah pengurusan KTP-el, KK, dan Akta Kelahiran di Disdukcapil bisa diwakilkan?

Bisa. Pengurusan atau pengambilan fisik e-KTP, KK, dan Akta Kelahiran dapat diwakilkan kepada anggota keluarga maupun orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa sah bermeterai Rp10.000 disertai KTP asli Pemberi dan Penerima Kuasa.

Apakah surat kuasa pengurusan Adminduk, KTP, dan Paspor wajib memakai meterai?

Sangat dianjurkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor Kelurahan/Kecamatan, maupun Kantor Imigrasi mensyaratkan Surat Kuasa bermeterai Rp10.000 sebagai bukti keabsahan hukum pelimpahan wewenang.

Bagaimana cara mengunduh draf surat kuasa Adminduk ini ke format PDF atau MS Word?

Anda dapat mengklik tombol 'Cetak / PDF' untuk menyimpan berkas PDF A4 siap cetak, atau klik tombol 'Unduh Word' untuk mengunduh berkas .doc yang dapat disunting kembali di Microsoft Word.

Surat Kuasa Pengurusan Adminduk

1. Jenis Dokumen Adminduk

Tujuan Pengurusan Wewenang Khusus:

2. Pemberi Kuasa (Pemilik Dokumen)

Nama Lengkap (Sesuai KTP):

NIK / No. KTP:

Pekerjaan:

No. HP / WhatsApp:

Alamat Lengkap (KTP):

3. Penerima Kuasa (Yang Mewakili)

Nama Lengkap (Sesuai KTP):

NIK / No. KTP:

Pekerjaan:

No. HP / WhatsApp:

Alamat Lengkap (KTP):

4. Detail Rincian Dokumen & Klausa

Nomor Resi / Pendaftaran / KK / Paspor (Opsional):

Instansi Tujuan (Dukcapil / Kelurahan / Imigrasi):

Sertakan Hak Substitusi (Penerima kuasa berhak melimpahkan lagi wewenang jika berhalangan). Sertakan Penegasan Hubungan Keluarga / Kerabat.

5. Lokasi & Tanggal Pembuatan

Kota Pembuatan Surat:

Tanggal Pembuatan Surat:

6. Pengaturan Tanda Tangan & Meterai

Pilih Jenis Meterai:

Tanda Tangan Pemberi Kuasa (Opsional):

Goreskan TTD di dalam kotak

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini (selanjutnya disebut PEMBERI KUASA):

Nama Lengkap	:	Hendra Kurniawan
NIK / No. KTP	:	3578011205880001
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
No. HP	:	081234567891
Alamat	:	Jl. Raya Gubeng No. 45, RT 01/RW 03, Gubeng, Kota Surabaya

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada (selanjutnya disebut PENERIMA KUASA):

Nama Lengkap	:	Siti Rahmawati
NIK / No. KTP	:	3578044810900003
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
No. HP	:	085678901234
Alamat	:	Jl. Dharmawangsa No. 12, RT 04/RW 02, Airlangga, Kota Surabaya

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan pendaftaran, pengurusan administrasi, serta pengambilan fisik dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) / Kartu Keluarga (KK) milik Pemberi Kuasa.

Identitas Dokumen	:	No. Resi/KK: 3578010908150005
Instansi Tujuan	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya

Penerima Kuasa berhak untuk menyerahkan berkas persyaratan, menandatangani formulir permohonan, menerima fisik dokumen asli yang telah selesai dicetak, serta melakukan segala tindakan administrasi yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan dokumen kependudukan tersebut di atas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 September 2026

PENERIMA KUASA,	PEMBERI KUASA,
	[ Meterai Rp10.000 ]
( Siti Rahmawati )	( Hendra Kurniawan )

🧾 Kuitansi →

Panduan Lengkap Syarat & Format Contoh Surat Kuasa Adminduk Resmi

Pengurusan dokumen kependudukan (Adminduk) seperti pencetakan ulang e-KTP, pengurusan Kartu Keluarga (KK), pengambilan Akta Kelahiran, pembuatan Paspor di kantor Imigrasi, hingga pencetakan Ijazah kelulusan sekolah/kampus sering kali berbenturan dengan jam kerja. Oleh karena itu, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maupun instansi terkait mengizinkan perwakilan pengurusan selama melampirkan Surat Kuasa resmi yang dibubuhi meterai Rp10.000.

Syarat Berkas Pengurusan KTP, KK & Paspor yang Diwakilkan

Surat Kuasa Asli Bermeterai Rp10.000: Ditandatangani basah oleh pemohon utama (Pemberi Kuasa) di atas kertas meterai fisik atau e-Materai.
KTP Asli Pemohon (Pemberi Kuasa): Kartu Tanda Penduduk milik pemohon utama yang tertera pada berkas pendaftaran.
KTP Asli Penerima Kuasa: Dokumen identitas resmi pihak keluarga atau perwakilan yang datang ke kantor Disdukcapil/Imigrasi.
Resi Pendaftaran / Kartu Keluarga Asli: Bukti cetak nomor permohonan online, berkas KK asli, atau bukti pembayaran pendaftaran paspor/ijazah.

Tabel Matriks Persyaratan Pengurusan Adminduk & Dokumen Resmi

Jenis Dokumen Kependudukan	Dokumen Lampiran Wajib	Ketentuan Meterai & Format
Pengambilan e-KTP / Kartu Keluarga (KK)	Resi Cetak + KTP Asli Kedua Pihak + KK Asli	Wajib Meterai Rp10.000 (Cetak PDF / Word)
Akta Kelahiran / Akta Kematian	Surat Keterangan Lahir/Meninggal + KTP Asli	Wajib Meterai Rp10.000 (Cetak PDF / Word)
Surat Pindah Domisili (SKPWNI)	KK Asli + KTP Asli + Form Permohonan Pindah	Wajib Meterai Rp10.000 (Cetak PDF / Word)
Pengambilan Paspor RI / Ijazah Kampus	Bukti Bayar / Resi + KTP Asli Kedua Pihak	Wajib Meterai Rp10.000 (Cetak PDF / Word)

Pertanyaan Sering Ditanyakan Seputar Surat Kuasa Adminduk (FAQ)

Apakah anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) tetap perlu surat kuasa?

Secara umum, anggota keluarga dalam satu KK (misal: suami/istri/anak dewasa) dapat mengambil e-KTP/KK dengan menunjukkan KK asli. Namun, jika diambil oleh orang di luar KK atau anggota keluarga beda alamat domisili, Surat Kuasa bermeterai Rp10.000 mutlak diwajibkan oleh petugas Disdukcapil.

Di mana posisi menempelkan meterai Rp10.000 pada surat kuasa Adminduk?

Meterai Rp10.000 ditempelkan di kolom tanda tangan PEMBERI KUASA. Tanda tangan pemohon wajib menyentuh atau menimpa sebagian kertas fisik meterai tersebut agar sah secara hukum.

Apakah draf surat kuasa Adminduk ini bisa diunduh gratis ke format Word dan PDF?

Bisa. Anda cukup mengklik tombol 'Cetak / PDF' untuk menyimpan berkas PDF A4 siap cetak, atau mengklik tombol 'Unduh Word' untuk mengunduh berkas .doc yang siap disunting di Microsoft Word.

Dasar Rujukan & Regulasi Administrasi Kependudukan

Referensi Hukum: Tata susunan draf surat kuasa ini dirancang merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata Buku III Pasal 1792), dan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.